Briefing diakhir bulan Maret 2022 dipimpin oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H., Panitera Muda Permohonan, yang jatuh pada tanggal 28 Maret 2022. Briefing pagi ini diikuti oleh Petugas PTSP dan portir sidang.
“Dimana saja kita berada, harus ingat bahwa Pengadilan Agama Pematangsiantar tetap oke dan kita juga oke”, pesan awal beliau dalam memulai briefing pagi ini. Lalu Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pematangsiantar ini mengatakan dalam bekerja harus dengan niat takwa agar pekerjaan selesai dengan baik.
Selanjutnya beliau mengatakan untuk pengawasan dari PTA Medan yang akan datang, mereka akan pertama kali melihat pelayanan di PTSP sehingga diharapkan para petugas menjaga kebersihan dan sikap terutama dalam melayani pencari keadilan. “Terimalah para pencari keadilan dengan semangat serta dengan pelayanan yang maksimal. Dalam bekerja tanamkan niat ikhlas dan takwa”, pesan beliau menutup briefing hari ini.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar mengikuti Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan secara virtual melalui zoom meeting pada Jum’at, 25 Maret 2022.
Ketua PTA Medan Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan “Pembangunan zona integritas adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan gratifikasi serta memberikan pelayanan prima. Oleh karena itu, sosialisasi benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi sangat penting agar semua satker terbebas dari perbuatan tidak baik tersebut”.
Selanjutnya, narasumber Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi PTA Medan menjelaskan materi mengenai benturan kepentingan. “Benturan kepentingan merupakan suatu kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Contohnya, seorang hakim menangani perkara mempunyai kepentingan atas proses perkara tersebut sehingga putusannya tidak sesuai dengan semestinya”, ungkap narasumber.
Dalam sosialisasi tentang gratifikasi, narasumber menjelaskan ada 3 klasifikasi gratifikasi yaitu gratifkasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan gratifikasi yang terkait dengan kedinasan. Beliau menyampaikan banyak pejabat yang tanpa sadar telah melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. “Seperti seorang pimpinan mendapat gratifikasi ucapan terimakasih dari bawahan atas promosi atau mutasi jabatan ke daerah tertentu”, pungkasnya.
Sosialisasi yang dimulai pukul 09.00 ini berjalan dengan lancar dan berakhir pada pukul 11.15 WIB.
Tim IT PA Pematangsiantar
Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Asri Handayani, S.H.I., M.E. menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar tahun 2023. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ini dilaksanakan pada Jum’at, 25 Maret 2022 di Sapadia Hotel Pematangsiantar.
Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan menyepakati prioritas pembangunan daerah. Kegiatan ini resmi dibuka ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provsu Ir Zubaidi, M.Si.. Dalam acara ini tampak hadir unsur Forkompimda Kota Pematangsiantar, Sekretaris Daerah Pematangsiantar, beserta para Kepala Perangkat Daerah, BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Kota Pematangsiantar.
Tim IT PA Pematangsiantar
Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Asri Handayani, S.H.I., M.E., Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. serta Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar Ade Syafitri, S.Sy. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. mengikuti Peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 69 Tahun 2022 secara virtual pada Selasa, 22 Maret 2022.
“Sinergitas IKAHI Mendukung Akselerasi Terwujudnya Peradilan Modern” merupakan tema yang diangkat dalam HUT IKAHI ke 69. Panitera Mahkamah Agung Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H selaku wakil ketua panitia menyampaikan laporan kegiatan serta mengucapkan selamat ulangtahun IKAHI ke 69.
Ketua Umum IKAHI Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengatakan “HUT IKAHI kali ini menjadi momentum tepat untuk memupuk kembali semangat kebersamaan dan jiwa korsa dalam wadah IKAHI serta meluruskan praktek keliru selama ini. Kedepan kita tidak ingin mendengar di derah masih terdapat IKAHI Cabang PN, IKAHI Cabang PA, IKAHI Cabang TUN dan Militer. Kita hilangkan ego masing – masing untuk membangun organisasi IKAHI yang semakin baik di masa yang akan datang”.
Meskipun lembaga kekuasaan kehakiman terbagi ke dalam 4 (Empat) lingkungan peradilan, namun kepengurusan dan keanggotaan IKAHI tidak lagi dibedakan berdasarkan lingkungan peradilan. Semuanya harus menyatu padu dalam kepengurusan cabang atau daerah, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan dan jiwa korsa di antara para hakim di seluruh Indonesia, tanpa melihat asal lingkungan peradilannya, pesan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Silahturahmi Nasional Ulang Tahun (HUT) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 69.
Pada peringatan HUT IKAHI ke 69 ini juga diumumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Video Pendek serta peluncuran aplikasi anggota IKAHI.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan.
Kerjasama yang dijalin ialah pendampingan tahanan atau warga binaan dalam proses mediasi serta pelaksanaan persidangan melalui teleconference. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Asri Handayani, S.H.I., M.E. dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar Rudy Fernado Sianturi, AMd.IP, S.H. yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar pada Senin 22 Maret 2022.
Melalui MoU ini diharapkan Pengadilan Agama Pematangsiantar dapat memberikan akses kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui teleconference atau secara daring terutama dalam pelaksanaan proses persidangan. Ini merupakan inovasi terbaru Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam bentuk non aplikasi.
Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa terkecuali termasuk warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan terjalinnya kerjasama diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.
Tim IT PA Pematangsiantar
