Pengadilan Agama Pematangsiantar melaksanakan rapat internal pada Senin, 5 Januari yang bertempat di ruang Media Center. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. membahas rencana rotasi pegawai di bagian kepaniteraan. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penerbitan Surat Keputusan (SK) terbaru terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai.
Pelaksanaan rotasi tupoksi ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan kepaniteraan. Melalui rotasi tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan unit kerja.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa rotasi jabatan dan tupoksi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja, memperluas wawasan dan pengalaman kerja pegawai, serta menciptakan struktur organisasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan peradilan.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan pelaksanaan rotasi di bagian kepaniteraan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar melaksanakan Rapat Monitoring Program Kerja Awal Tahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. dan diikuti oleh Hakim Koordinator Pengawasan Bidang (Hawasbid), Sekretaris, serta Panitera. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Ketua pada Senin, 5 Desember 2026.
Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 sekaligus penetapan target program kerja tahun 2026. Dalam pembahasannya, Ketua menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berjalan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih terarah dan optimal.
Selain itu, rapat juga membahas pembagian tugas di bidang kepaniteraan guna memastikan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, pembagian tugas di bidang kesekretariatan turut dibahas untuk mendukung kelancaran administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan sarana prasarana.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua juga menyoroti pentingnya monitoring kebersihan lingkungan kantor. Seluruh jajaran diharapkan memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar melaksanakan kegiatan Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Jumat, 2 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur pengadilan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
Kegiatan diawali dengan pembacaan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. , kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh pegawai.
Melalui pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas ini, seluruh aparatur menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Selain itu, Pakta Integritas juga menjadi wujud kesungguhan aparatur pengadilan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Ibu Ketua dalam arahannya menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari. Seluruh aparatur diharapkan dapat menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam bekerja dan melayani masyarakat.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pengadilan Agama Pematangsiantar berharap dapat terus memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Insan Jariyah Nusantara pada Jumat, 2 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I. M.H. dan Ketua LBH Insan Jariyah Nusantara Muhammad Yusuf Purba, S.Pd.I. serta disaksikan oleh para hakim, panitera dan aparatur pengadilan. Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberikan layanan bantuan hukum yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui perjanjian kerja sama ini, LBH Insan Jariyah Nusantara akan memberikan layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pematangsiantar, meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi, serta bantuan dalam pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang memenuhi persyaratan.
Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan Posbakum memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat semakin meningkat.
Sementara itu, perwakilan LBH Insan Jariyah Nusantara menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan bantuan hukum secara optimal, profesional, dan berintegritas.
Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Pengadilan Agama Pematangsiantar berharap sinergi dengan LBH Insan Jariyah Nusantara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh akses layanan hukum yang adil dan merata.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar mengikuti kegiatan Sosialisasi Revisi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Hakim yang dilaksanakan pada Jumat, 2 Januari 2026. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan revisi anggaran serta persiapan pembayaran gaji Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Acara sosialisasi diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terkait revisi anggaran dan mekanisme pembayaran gaji Hakim agar pelaksanaannya berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA serta Kepala Biro Keuangan BUA masing-masing memberikan arahan terkait kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan peradilan.
Pada sesi materi, disampaikan materi Revisi Anggaran oleh narasumber dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, yang menjelaskan prosedur, tahapan, serta ketentuan teknis dalam pelaksanaan revisi anggaran. Sementara itu, materi Pembayaran Gaji Hakim disampaikan oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang memaparkan mekanisme pembayaran serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan agar proses pembayaran gaji Hakim dapat berjalan lancar.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan Pengadilan Agama Pematangsiantae dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan revisi anggaran serta pembayaran gaji Hakim secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim IT PA Pematangsiantar
