Pengadilan Agama Pematangsiantar kembali mengikuti acara Rakornas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2024 dengan tajuk Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas hari kedua pada Rabu, 20 November 2024. Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. bersama Hakim, Panitera, Panmud dan staf mengikuti secara daring melalui zoom meeting di Media Center Pengadilan Agama Pematangsiantar.
Acara hari kedua ini dipandu oleh moderator Andi Amran dengan narasumber Ketua KPAI Ai Maryati Salihah. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi RI Molly Prabawaty menjelaskan mengenai penanganan anak korban judi online. Efektifitas Pencegahan Faham Radikalisme Terorisme di lingkungan satuan pendidikan adalah materi yang dibawakan oleh Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah.
Pengawasan dan perlindungan anak merupakan landasan KPAI untuk melindungi aset bangsa dan penerus bangsa yakni anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dalam mengawasi perlindungan terhadap anak-anak Indonesia secara bersama-sama diseluruh sektor.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar baru saja menyelenggarakan rapat untuk membahas rencana pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada Rabu, 20 November 2024. Acara ini dilaksanakan di ruang lobby Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan tim pengelola anggaran.
Kegiatan rapat anggaran tersebut bertujuan untuk meninjau alokasi anggaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2025, memastikan kebutuhan dan prioritas lembaga dapat diakomodir dengan baik. Dalam pembukaan, Ibu Ketua menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien. “Anggaran yang kita susun hari ini tidak hanya untuk mendukung kinerja tahun depan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan program pada tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Rapat ini menciptakan platform diskusi yang produktif dan kolaboratif, dimana dapat saling bertukar pandangan, menyampaikan masukan, dan merinci rencana anggaran yang akan mendukung operasional Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tahun 2025. Harapannya, hasil dari rapat ini dapat mencerminkan kebijaksanaan dan kesepakatan bersama untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran lembaga.
Tim IT PA Pematangsiantar
Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Agama Pematangsiantar menggelar rapat monitoring dan evaluasi Triwulan ke-3 tahun 2024, pada hari selasa, 11 Juni 2024 pukul 09.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. dihadiri pula oleh Panitera, Sekretaris serta seluruh anggota Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Agama Pematangsiantar .
Agenda rapat kali ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di kuartal ke-3 tahun 2024 serta menyiapkan sistem yang lebih baik di survei yang akan datang. SKM merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai hasil penilaian SKM serta strategi meningkatkan nilai SKM pada triwulan selanjutnya. Sejauh ini nilai SKM di PA Pematangsiantar sudah mendapat nilai rata-rata yang sangat memuaskan dan agar bisa dipertahankan serta ditingkatkan menjadi lebih baik sampai akhir triwulan IV tahun 2024.
Tim IT PA Pematangsiantar
Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. memimpin rapat publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas pada Rabu, 20 November 2024. Rapat ini diikuti oleh seluruh Koordinator Area Tim Zona Integritas PA Pematangsiantar.
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Sekretariat Mahkamah Agung Nomor 4333/SEK/PW1.1.1/XI/2024 perihal Publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas 2024 di mana didalam surat tersebut menjelaskan agar Pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian IntegritasTahun2024 Mahkamah Agung RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Periode Pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang semula berakhir tanggal 31 Oktober 2024 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 30 November 2024. QR Code dipergunakan untuk pengisian survei responden eksternal masyarakat penerima layanan atau rekanan/penyedia pada unit kerja.
Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI bertujuanuntukmeningkatkan kesadaran atas resiko korupsi, memetakan resiko korupsi, danmengukur integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, agarMahkamah Agung RI dapat merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem anti korupsi sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Tim IT PA Pematangsiantar
Telah dilaksanakan Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PA Pematangsiantar pada Rabu, 20 November 2024. Rapat ini diikuti oleh Hakim, Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID dan PPID pelaksana pada Pengadilan Agama Pematangsiantar.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Rapat ini merupakan agenda rutin Tim PPID yang membahas penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 yang akan ditetapkan oleh Atasan PPID.
Agenda rapat juga membahas pembuatan dan perbaikan berbagai Dokumen Standar Layanan PPID Pengadilan Agama Pematangsiantar. Melalui kegiatan ini, diharapkan tim PPID semakin meningkatkan kualitas dalam memberikan informasi yang kredibel kepada para pencari keadilan.
Tim IT PA Pematangsiantar
