Hakim, Panitera dan Panmud Pengadilan Agama Pematangsiantar mengikuti Diskusi Hukum dalam rangka hari ulang tahun ke-2 Pengadilan Tinggi Agama Bali secara daring melalui zoom meeting pada Kamis, 5 Desember 2024. Diskusi yang dimulai pada pukul 13:00 WIB ini dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3893/DJA.2/HM2.1/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Dalam sambutannya beliau menguraikan data tunggakan eksekusi dari pengadilan tingkat banding sejak tahun 2016 hingga 2024. “Semoga dengan mengikuti diskusi hukum ini akan menambah pengetahuan kita dalam meyelesaikan perkara eksekusi”, ungkapnya.
Adapun tema dari diskusi hukum ini ialah “Implementasi Eksekusi dan Problematikanya di Lingkungan Peradilan Agama”, dengan narasumber Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Dalam diskusi ini narasumber menjelaskan ruang lingkup pembahasan mengenai Pembaruan Hukum Eksekusi oleh Kamar Agama, Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Eksekusi Hak Tanggungan & Jaminan Fidusia, dan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.
Tim IT PA Pematangsiantar
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Pematangsiantar Mhd. Rinaldi Berutu, S.H. menghadiri Rapat Konsultasi Publik I KLHS RPJMD Kota Pematangsiantar tahun 2025 - 2029 pada Selasa, 3 Desember 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ini dimulai pukul 09.00 WIB di Hotel Grand Zuri, Ruang Ballroom Mulia Kota Pematangsiantar.
Acara ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan KLHS RPJMD. Konsultasi Publik yang dilakukan merupakan upaya awal dalam melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha karena dokumen lingkungan hidup akan dibagi ke dalam beberapa klaster strategis yang menjadi acuan bagi pelestarian lingkungan.
KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan analisis menyeluruh dan sistematis untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forkopimda Pematangsiantar, OPD Kota Pematangsiantar, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan undangan lainnya.
Tim IT PA Pematangsiantar
Hakim, Panitera dan Panmud Pengadilan Agama Pematangsiantar mengikuti Peluncuran Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia secara daring melalui zoom meeting pada Senin, 2 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan menindaklanjuti Surat Deputi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor T-23038/Dt.7.3/PR.01.03/11/2024 Tanggal 18 November 2024.
Peluncuran Scoping Study ini merupakan kerjasama antara Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Mahkamah Agung RI yang bertujuan untuk:
- Mendiseminasikan isu-isu strategis dan temuan kunci dalam studi terkait pelaksanaan putusan perceraian terutama bagi ASN, pegawai swasta dan yang lainnya termasuk inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengadilan dalam meningkatkan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.
- Memaparkan dan memperoleh tanggapan dari Kementerian/Lembaga terkait usulan dan rekomendasi ke depan untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan yang juga sebagai bahan masukan bagi perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dalam RPJMN 2025-2029.
Peluncuran ini diawali dengan pidato kunci dari The Hon. Justice Suzanne Christie dan The Hon. Justice Liz Boyle dari Federal Circuit and Family Court of Australia yang memberikan highlights isu-isu utama dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. memberikan pidato kunci mengenai peran pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Dilanjutkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, S.E., M.A. yang memberikan pidato kunci mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029 yang menguraikan arah kebijakan strategis di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia ke depan, sekaligus membuka acara.
Dalam peluncuran ini juga menghadirkan dua orang narasumber yaitu Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, R.M Dewo Broto Joko P., SH, LLM. yang mempresentasikan hasil studi pendahuluan berupa identifikasi isu-isu kunci, temuan serta rekomendasi ke depan (jangka pendek dan panjang), dari sisi perbaikan mekanisme penegakan putusan perceraian. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M, yang menjelaskan mengenai pemenuhan hak anak dalam perkara perceraian dan komitmen KPPPA mengawal perbaikan mekanisme perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pada hari Jumat, 29 November 2024 Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar melaksanakan rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulannya. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar dan dihadiri oleh Panitera Dasma Purba, S.H. M.H., dan seluruh staf dan pegawai bagian Kepaniteraan.
Dalam rapat tersebut Panitera mempersilahkan setiap peserta rapat menyampaikan hal-hal yang menjadi temuan selama bulan November. Temuan-temuan tersebut kemudian didiskusikan dan dicari solusi bersama sehingga dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti.
Salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah laporan tahunan, dimana saat ini sudah berada dipenghujung tahun 2024. “Saya harap laporan tahunan dipersiapkan sebaik mungkin, dan saya mengajak kontribusi dari semua pihak”, pesannya. Di akhir rapat Panitera mengajak seluruh pegawai Kepaniteraan untuk menjaga kekompakan demi meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pegawai, sehingga dapat mencapai tujuan dan target dengan lebih baik.
Tim IT PA Pematangsiantar
Pengadilan Agama Pematangsiantar pada Jumat, 29 November 2024 telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Mhd Rinaldi Berutu, S.H. Pelantikan ini berdasarkan Petikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4420/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 08 November 2024 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. Acara ini dimulai pada pukul 09.00 WIB dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi saksi dari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada kegiatan ini ialah Idrus, S.H.I. dan Renny Wulandary, S.E.
Setelah pengambilan sumpah jabatan, dilakukan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas terhadap pejabat yang baru dilantik. Mhd Rinaldi Berutu, S.H. sebelumnya merupakan Analis Humas dan Protokol di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Dalam pelantikan ini turut hadir Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Rombongan Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Ketua Pengadilan Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. dalam arahannya memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. “Suatu pekerjaan yang kita kerjakan haruslah dengan niat yang sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan sumpah saat dilantik, saya harap saudara memiliki integritas tinggi, menjalankan tugas dan tupoksi sebagai kasubbag kepegawaian secara profesional, tanggungjawab serta berdedikasi tinggi.”, pesan Ibu Ketua.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan hamdalah oleh seluruh hadirin, selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan diakhiri dengan foto bersama. Kegiatan yang berlangsung dengan khidmat ini selesai pada pukul 10.00 WIB.
Tim IT PA Pematangsiantar
