Selasa (22/01/2019) Sebagai tindak lanjut Peraturan Mah­kamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pem­berian layanan hukum bagi mas­yar­akat tidak mampu di pengadilan, Sekretaris Pengadilan Agama Pematangsiantar Anawiyah,S.Ag selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ZAKARIA TAMBUNAN, SH. Pengacara/Penasehat Hukum dari Zakaria LAW OFFICE & PARTNERS me­lakukan pe­nan­datanganan memory of un­der­stan­ding (MoU) di kantor Pengadilan Agama Pematangsiantar. Kegiatan penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Drs. Azizon,S.H.,M.H.

 

MoU tersebut dalam rangkaian per­ce­patan penyerapan DIPA pelak­sanaan pro­gram peningkatan m­a­najemen pe­ra­dilan agama Direk­to­rat Jenderal Badan Peradilan Aga­ma Mahkamah Agung RI Tahun Ang­garan 2019,untuk kegiatan Pe­nye­lenggaraan Pos Pelayanan Hu­kum (Posbakum). Usai penandatanganan MoU, ZAKARIA TAMBUNAN, SH, dia mengucapkan te­rima kasih kepada unsur pimpinan Pengadilan Agama Pematangsiantar atas ke­per­cayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Hukum pada tahun 2019 ini “Kepercayaan ini merupakan ke­hormatan bagi kami. Diharapkan amanah ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi”, ujarnya.

Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Drs. Azizon, S.H., M.H. mengharap­kan, dengan adanya layanan Posbakum di Pengadilan Agama Pematangsiantar ini, dapat memberikan manfaat serta kemudahan bagi para pihak yang berperkara, dan anggaran bisa terserap dengan baik.Pos Pelayanan Hukum ini sendiri dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultansi, dan advis hukum serta pembuatan dok­umen hukum yang dibutuhkan dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mam­pu membayar jasa advokat yang me­merlukan bantuan untuk mena­ngani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pematangsiantar.(Tim IT PA Pematangsiantar)

  • 001sel-ibrahim.jpg
  • 003sel-bt.jpg