A. Latar Belakang
Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah.
Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula,baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

B. Sejarah Pengadilan Agama Pematangsiantar

Pengadilan Agama Pematangsiantar telah berdiri sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Eksistensi Pengadilan Agama Pematangsiantar semakin kokoh sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bagi masyarakat luar Jawa dan Madura.Selanjutnya dengan terbitnya Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957, terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk wilayah Sumatera, yang terdiri dari :

 

1. Wilayah Aceh
2. Wilayah Sumatera Utara
3. Wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Riau
4. Wilayah Sumatera Selatan

Untuk wilayah Sumatera Utara terdiri dari Pengadilan Agama :

1. Medan
2. Sibolga
3. Pematangsiantar
4. Balige
5. Padangsidimpuan
6. Gunungsitoli
7. Binjai
8. Kabanjahe
9. Tanjungbalai
10. Tebingtinggi
11. Rantau Prapat

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pematangsiantar mempunyai wilayah hukum yang mencakup wilayah Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.Dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tersebut, seiring dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabanjahe, maka wilayah Karo dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar.Adapun nama-nama Ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Pematangsiantar, adalah sebagai berikut :

NO NAMA MASA JABATAN
1. H. Djamil Dahlan 1951 - 1963
2. H. M. Djamil Amin 1963 - 1969
3. H. M. Yahya 1969 - 1976
4. Farid Wajdi 1976 - 1979
5. Drs. Bahauddin Rawiyan 1979 - 1987
6. Drs. Matardi, E., S.H. 1987 - 1993
7. Drs. Husni, A.R. 1993 - 1999
8. Drs. Panusunan Pulungan 1999 - 2004
9. Drs. Abd. Rauf 2004 - 2005
10 Drs. Basuni, S.H. (Plt.) 2005 - 2006
11. Drs. Dudung, S.H., M.H. 2006 - 2010
12. Drs. H. Nizamuddin, S.H. 2010 - 2012
13. Drs.M. Jhon Afrijal, S.H.,M.H 2012 – 2016
14. Drs. Buriantoni, S.H., M.H 2016 - 2017
15. Drs. Azizon, S.H., M.H  2017 - Sekarang
  • 001sel-ibrahim.jpg
  • 003sel-bt.jpg